Yodi Setiawan Desak Perusahaan Sawit Benahi Pola Kemitraan yang Tidak Transparan di Sekadau

Sekadau – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau, Yodi Setiawan, menyuarakan keprihatinan serius terkait ketidakjelasan pola kemitraan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut. Ia menilai bahwa skema kemitraan yang berjalan saat ini belum memberikan kepastian dan keadilan bagi petani plasma.

Dalam keterangannya pada Selasa (12/5/2026), Yodi menyoroti praktik beberapa perusahaan perkebunan sawit yang masih menerapkan pola manajemen satu atap (one roof management), bagi hasil, maupun bagi fisik. Menurut legislator dari Dapil Sekadau tersebut, pembagian hasil dari pola-pola tersebut dinilai kurang transparan dan merugikan pihak petani.

Kondisi ini menjadi semakin kritis mengingat kondisi pasar saat ini. Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tengah mengalami tren kenaikan, disertai dengan peningkatan volume produksi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima petani plasma tidak mengalami peningkatan signifikan.

“Sekarang harga TBS naik, produksi meningkat, tetapi pendapatan yang dibagikan kepada petani masih sama seperti saat harga sawit masih rendah dulu, bahkan mirip dengan kisaran harga tahun 2000-an,” ungkap Yodi Setiawan.

Selain persoalan finansial, Yodi juga mengungkapkan adanya masalah administratif dan teknis yang memprihatinkan. Ia menerima sejumlah laporan dari masyarakat bahwa hingga kini masih banyak petani yang belum melakukan konversi status plasma. Lebih parah lagi, terdapat petani yang telah menyerahkan lahannya untuk program kemitraan namun tidak mengetahui di mana lokasi kebun plasma mereka sebenarnya berada.

Fakta ini terjadi meskipun perusahaan-perusahaan terkait telah beroperasi hampir satu dekade atau lebih. Yodi menyebut situasi ini sebagai "bom waktu" yang berpotensi memicu konflik sosial jika tidak segera ditangani.

“Masih ada petani yang belum konversi, ada juga yang tidak tahu posisi plasmanya di mana. Sementara perusahaan sudah beroperasi hampir 10 tahun bahkan lebih. Ini adalah bom waktu,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Yodi Setiawan mendesak seluruh perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Kabupaten Sekadau untuk segera melakukan pembenahan internal. Ia meminta perusahaan membuka ruang komunikasi yang transparan dengan masyarakat dan petani mitra.

"Pemerintah daerah melalui dinas terkait juga harus hadir memastikan hak-hak petani terlindungi. Transparansi adalah kunci agar kemitraan ini bisa berjalan adil dan berkelanjutan," pungkas Yodi.( Euis  )